Banda Aceh-Aksi unjuk rasa Komite Penyelamat Kadin Aceh (KPKA) melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRA. Tokoh aksi demo yang dimotori oleh Ir Muhammad Iqbal, dalam orasinya menganggap KADIN Aceh dibawah kepemimpinan Firmandez cenderung mengarah pada nepotisme dan menciptakan dinasti di organisasi para pebisnis tersebut.
Bahkan telah melibatkan anak kandungnya, saudaranya dan kelompoknya dalam penyelenggaraan roda organisasi pengusaha Aceh itu. “ Karena itu Iqbal menilai Musda KADIN Aceh yang dilangsungkan harus segera dibatalkan, sebab melanggar AD/ART, kamisebagai pengurus namun tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan organisasi,” ujar Iqbal yang disambut teriakan yel yeldari massa pengunjuk rasa.
Aksi demo pada Selasa (23/10), diterima oleh Wakil Ketua DPRA Irwan Johan dan T. Ibrahim dari Komisi 2. mereka memprotes dan menuntut dibatalkannya Musyawarah Daerah (Musda) Kadin yang akan diselenggarakan pada 15 November 2018 dinilai tidak sesuai aturan AD/ART organisasi Kadin.
Muhammad Mada salah seorang pendemo, minta kepada pihak DPRA untuk segera menyurati Kadin pusat, untuk minta untuk pembatalan Musda Kadin yang akan diselenggarakan pada 15 November 2018.
"Musda itu tidak mengikuti aturan AD/ART, oleh karenanya kami minta Kadin pusat harus menunjuk carateker demi menyelamatkan Kadin Aceh,” papar Muhammad Mada.
Begitu pula Wakil Ketua DPRA, Irwan Johan, menyatakan akan meneruskan ke KADIN Pusat aspirasi dan tuntutan para pendemo.
“Saya juga prihatin dengan kondisi Kadin Aceh dibawah kepemimpinan Firmandez, kami segera mengirim surat ke Kadin pusat untuk menyahuti permintaan kawan kawan, ” ujar Irwan Johan dihadapan para pendemo.
Banda Aceh-Aksi unjuk rasa Komite Penyelamat Kadin Aceh (KPKA) melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRA. Tokoh aksi demo yang dimotori oleh Ir Muhammad Iqbal, dalam orasinya menganggap KADIN Aceh dibawah kepemimpinan Firmandez cenderung mengarah pada nepotisme dan menciptakan dinasti di organisasi para pebisnis tersebut.
Bahkan telah melibatkan anak kandungnya, saudaranya dan kelompoknya dalam penyelenggaraan roda organisasi pengusaha Aceh itu. “ Karena itu Iqbal menilai Musda KADIN Aceh yang dilangsungkan harus segera dibatalkan, sebab melanggar AD/ART, kamisebagai pengurus namun tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan organisasi,” ujar Iqbal yang disambut teriakan yel yeldari massa pengunjuk rasa.
Aksi demo pada Selasa (23/10), diterima oleh Wakil Ketua DPRA Irwan Johan dan T. Ibrahim dari Komisi 2. mereka memprotes dan menuntut dibatalkannya Musyawarah Daerah (Musda) Kadin yang akan diselenggarakan pada 15 November 2018 dinilai tidak sesuai aturan AD/ART organisasi Kadin.
Muhammad Mada salah seorang pendemo, minta kepada pihak DPRA untuk segera menyurati Kadin pusat, untuk minta untuk pembatalan Musda Kadin yang akan diselenggarakan pada 15 November 2018.
"Musda itu tidak mengikuti aturan AD/ART, oleh karenanya kami minta Kadin pusat harus menunjuk carateker demi menyelamatkan Kadin Aceh,” papar Muhammad Mada.
Begitu pula Wakil Ketua DPRA, Irwan Johan, menyatakan akan meneruskan ke KADIN Pusat aspirasi dan tuntutan para pendemo.
“Saya juga prihatin dengan kondisi Kadin Aceh dibawah kepemimpinan Firmandez, kami segera mengirim surat ke Kadin pusat untuk menyahuti permintaan kawan kawan, ” ujar Irwan Johan dihadapan para pendemo.
Sahari Gani
