Ads (728x90)




Banda Aceh-Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Aceh berharap pemerintah segera memberlakukan skema harga baru perumahan. Harga ini berdasarkan kelompok penghasilan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan rata-rata pendapatan Rp 2,1- 4 juta tetap menjadi prioritas pemerintah.

Segmen berpenghasilan rendah ini sangat membutuhkan rumah, kelompok masyarakat ini seperti pedagang kaki lima, karyawan swasta, tukang cukur rambut, pedagang bakso dan penarik ojek online. Demikian ungkap Ketua DPD Apersi Aceh Afwal Winardy kepada media ini, melalui siaran pers pada Rabu (30/01) di Banda Aceh.

Oleh karena itu Afwal Winardy, menghimbau kepada masyarakat Aceh yang ingin memiliki rumah agar segera membeli rumah, karena nantinya skema yang akan diberlakukan oleh pemerintah yaitu Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus benar-benar sesuai gaji atau pendapatan sebenarnya.

“Artinya jangan sampai pegawai negeri yang mempunyai pendapatan diatas 4 juta rupiah, bisa membeli dengan cara manipulasi data. Apalagi jika dilihat dari kebutuhan rumah cukup tinggi di Aceh. Dari sisi pengembang akan bergairah untuk menyediakan rumah tipe tersebut, karena harga rumah bersubsidi dimulai dari harga 130 juta sampai dengan 200 juta, “ jelasnya.

Lebih lanjut, Afwal menerangkan Apersi Aceh selaku pengembang berkomitmen untuk  membangun rumah subsidi, dan telah membangun rumah dengan harga 126 juta rupiah bagi karyawan swasta, dan juga penarik ojek online yang  berlokasi di Aceh Besar.

“Apersi Aceh akan terus membangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan adanya skema harga baru akan bersemangat, karena akan ada penambahan profit. Kalau dilihat dari skema pembiayaan untuk PNS, atau karyawan swasta yang mempunyai gaji diatas 4 juta bisa memiliki rumah subsidi suku bunga pada angka 7 %, sementara masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan dibawah 4 juta dengan suku bunga 5 %. Untuk TNI sudah berjalan dengan skema ini, dengan harga rumah 150 -250 juta untuk tipe rumah 22 dan 45, “ tutur Afwal.
Ditambahkannya, untuk tahun 2019 Apersi Aceh menargetkan produksi 5.865 unit rumah, atau mengalami kenaikan hanya 15 % dari tahun 2018 yakni 5.100 unit rumah.
“Program Apersi sendiri untuk periode pengurus 2018-2022 memprioritaskan pembinaan kemampuan pengembang dalam menjalankan bisnis. Juga menjalin sinergitas dengan pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan kota yaitu menjadi anggota Pokja perumahan.  Supaya komplek perumahan yang dibangun oleh pengembang, tidak menjadi daerah kumuh baru, “ ucapnya.

Dia berharap para pengembang di bawah naungan asosiasi perumahan Apersi Aceh terus berkomitmen membangunan rumah MBR, serta berharap kepada pemerintah dapat membantu pengembang baik kemudahan perizinan dan keringanan biaya, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga membantu fasilitas umum dan fasilitas sosial di komplek perumahan pengembang.

Soraya/Rilis         


Posting Komentar