LPEI dan Pemerintah Aceh Bekerja Sama Kembangkan Ekspor Nasional UMKM

 

Banda Aceh - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan ekspor nasional. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso secara hybrid dan Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah MT. di Pendopo Gubernur Aceh pada Kamis (14/04). Acara tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Aceh Syukriah.

 

 

Dalam kesempatan itu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengharapkan, kerja sama DJKN dan LPEI layak diperkuat agar UMKM dan koperasi segera bangkit kembali memperkuat ekonomi.

 

 

"Langkah Pemerintah mendorong UMKM dan Koperasi di Aceh agar berorientasi kepada ekspor tentu saja sebuah kesempatan yang tidak bisa kita lewatkan. Kita yakin, dari sekian banyak UMKM dan koperasi yang ada di daerah ini, tidak sedikit yang mampu menghasilkan produksi yang layak dipasarkan di tingkat internasional," kata Nova.

 

 

Menurutnya, secara nasional sektor UMKM menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja. Di mana, tercatat 60,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia disumbangkan oleh perusahaan UMKM. “Karena itu, wajar jika UMKM memiliki peran penting dalam pemulihan roda ekonomi negeri kita,” tutur Nova.

 

 

Ditambahkan, pandemi Covid-19 telah membuat semua sektor UMKM mengalami kontraksi tinggi. Karena itu Pemerintah Aceh sangat mendukung langkah pemerintah pusat, dalam hal ini LPEI untuk membangkitkan kembali kontribusi UMKM dalam kehidupan ekonomi masyarakat. “Kerja sama DJKN dan LPEI layak kita perkuat, agar UMKM dan koperasi segera bangkit kembali memperkuat ekonomi bangsa kita,” ujarnya.

 

 

Selain itu, lanjut Nova, alasan lain Pemerintah Aceh sangat antusias mendukung langkah Pemerintah memperkuat sektor UMKM ini, dikarenakan gerak usaha UMKM dan Koperasi di Aceh sangat dominan. Dari data Dinas Koperasi dan UKM Aceh, disebutkan jika sampai akhir 2019 terdapat sekitar 95 ribu UMKM dan koperasi di seluruh Aceh, di mana sektor ini menyerap hampir 85 persen tenaga kerja. Tidak heran jika kontribusi UMKM terhadap PDRB Aceh mencapai 55,56 persen.

 

 

“Langkah pemerintah mendorong UMKM dan Koperasi di Aceh agar berorientasi kepada ekspor tentu saja sebuah kesempatan yang tidak bisa kita lewatkan. Kita yakin, dari sekian banyak UMKM dan koperasi yang ada di daerah ini, tidak sedikit yang mampu menghasilkan produksi yang layak dipasarkan di tingkat internasional. Lagi pula jaringan transportasi dari Aceh ke luar negeri semakin terbuka, sehingga peluang melakukan aktivitas ekspor semakin besar,” imbuh Nova.

 

 

Pemerintah Aceh berharap kiranya MoU ini dapat segera diaplikasikan, agar pegiat UMKM dan Koperasi di Aceh siap mengatur langkah guna merebut peluang yang ada.

 

 

“Pemerintah Aceh juga akan memberi berbagai kemudahan bagi sektor UMKM dan koperasi untuk kelancaran usaha ekspor ini. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya bisa melahirkan eksporter baru dari Aceh, tapi juga memperkuat misi Pemerintah Aceh untuk mengaktifkan jalur transportasi dan gerbang ekspor yang ada dari daerah kita ini,” pungkasnya.

 

 

Sementara itu, Direktur Eksekutif LPEI, Rijani Tirtoso, mengatakan LPEI/Indonesia Eximbank merupakan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI.

 

 

“Kesepakatan bersama yang difasilitasi oleh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh ini adalah bagian dari Program Pojok SMV yang akan banyak fokus terhadap pengembangan kapasitas industri kecil dan menengah, koperasi, serta usaha mikro kecil dan menengah berorientasi ekspor,” ujar Rijani dalam rilisnya.

 

 

Rijani mengatakan sejumlah produk unggulan Aceh, seperti kopi, minyak hitam, dan ikan tuna memiliki potensi ekspor yang besar untuk ditingkatkan. Tercatat hampir 75 ribu pelaku UMKM di Aceh yang sebagian di antaranya merupakan UMKM yang berorientasi ekspor. Potensi tersebut akan dapat dimaksimalkan melalui program pengembangan UMKM berorientasi ekspor LPEI, seperti Coaching Program for New Exporter (CPNE), Business Matching Program, dan Desa Devisa.

 

 

“Kami sangat yakin bahwa potensi komoditas ekspor di wilayah Aceh yang dikolaborasikan dengan berbagai program LPEI dapat memacu pertumbuhan ekspor di Aceh sesuai dengan mandat kami," kata Rijani.

 

 

Lebih lanjut, Rijani menyampaikan bahwa kesepakatan bersama tersebut nantinya akan menjadi payung untuk berbagai peluang kerja sama antara LPEI dan Pemerintah Aceh sebagai upaya meningkatkan ekspor UMKM di Aceh, baik berbentuk sosialisasi, pelatihan, maupun pertukaran informasi.

 

 

“Kolaborasi LPEI dan Pemerintah Aceh tentu akan menjadi langkah UMKM bangkitnya UMKM dan koperasi di Aceh sehingga siap menjajal pasar global,” ujar Rijani.

 

 

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kanwil Bea Cukai Safuadi, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Provinsi Aceh Negara Syukriah, Kepala OJK Yusri, Deputi Perwakilan BI Aceh Amir Hamzah, Dirut Bank Aceh Haizir Sulaiman dan Plt Dirut Bank Pembangunan Rakyat Syariah Mustaqim, Staf Ahli Gubernur Aceh Iskandar Syukri, Anggota Forum 9 Kementerian Keuangan, Kepala Bappeda Aceh T. Ahmad Dadek, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Helvizar Ibrahim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Mohd Tanwier, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Muhammad Iswanto, Kepala Biro Umum Setda Aceh T. Adi Darma dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Syakir. (ADV)