Dana Desa Tidak Cair, Perangkat Desa Perlu Dibenahi

Jumat, 22 Desember 2017, Desember 22, 2017 WIB Last Updated 2018-02-10T11:48:59Z
          HM, Banda Aceh - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) Aceh mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberdayaan Desa (P3MD) se-Aceh tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Satker P3MD di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh pada Kamis (21/12). Rakor tesebut mengusung tema “ Sinkronisasi Pembimbingan dan Pengawasan Dana Desa dalam Mewujudkan Gampong Mandiri Menuju Aceh Hebat” dan dibuka oleh Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

            Ditemui usai acara pembukaan, Kepala Dinas PMG Prof Dr Amhar Abubakar menjelaskan tujuan Rakor untuk menyamakan persepsi dengan semua pihak yang terlibat dalam penggunaan dana bantuan desa (bandes). “Dana desa yang sudah ada regulasi jelas kita salurkan sesuai prosedur, kalau itu kita lakukan tidak ada persoalan, “ ujarnya.


            Ditambahkannya tugas pendamping desa memberikan bimbingan dan pengawasan kepada aparat desa. Menurutnya pendamping desa dengan tugas pokok dan fungsi yang ada sudah bagus, hanya saja masih banyak aparat desa yang salah persepsi. Seperti meminta pendamping desa untuk membuat perencanaan desa, padahal fungsi pendamping memberikan pendampingan dan pengawasan penggunaan anggaran dana desa.

             Akibatnya banyak bantuan dana desa tidak bisa dicairkan untuk tahap selanjutnya, karena aparat desa tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban, paparnya. “ Sebenarnya rugi, maka perlu ada mekanisme di lapangan. Ketidaksiapan perangkat desa, kita benahi dulu, mekanisme dan tupoksinya, “ ujar Amhar.

            Menurutnya bandes tidak hanya untuk pembangunan fisik tergantung kebutuhan infrastruktur desa, dan 30 % untuk pemberdayaan. Diharapkannya untuk tahun 2018 sudah berubah, infrastruktur tidak perlu lagi. “Gunakan dana desa sesuai prioritas, penggunaan harus sesuai musyawarah, “ sebutnya.

Ketika ditanya apakah sudah ada contoh desa mandiri di Aceh, Amhar menjawab desa mandiri di Indonesia belum banyak, baru ada 2000 desa dan diharapkan tahun 2018 ada penambahan. “Di Aceh mengarah ke sana, satker bekerja keras setiap ada persoalan pendampingan. Contoh Blang Cut, jadi mungkin indikator sudah masuk desa mandiri, nanti kita lihat contoh-contoh lain, “ pungkasnya. (Soraya).
Komentar

Tampilkan

Terkini