Iklan

Sulitnya Satu Desa Satu PAUD di Aceh

Selasa, 11 Desember 2018, Desember 11, 2018 WIB Last Updated 2018-12-11T15:18:54Z


Banda Aceh-Dari data ketuntasan 1 desa minimal 1 PAUD Tahun 2016, Provinsi Aceh menduduki posisi 5 terbawah seluruh Indonesia. Hanya Kota Banda Aceh yang nyaris sudah terpenuhi, karena masih ada 2 desa yang belum memiliki PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Demikian ungkap Kepala Dinas Pendidikan Aceh Syaridin S Pd M Pd, saat menjadi nara sumber pada kegiatan peningkatan kapasitas Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Aceh bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Aceh, di Hotel Grand Aceh pada Minggu, 9 Desember 2018.

Menurut Syaridin memang tidak mudah membangun PAUD, dari sisi anggaran bisa menggunakan dana desa karena dana desa sebesar 30 % diperuntukkan untuk pendidikan. Namun lanjutnya, masuk PAUD belum menjadi syarat untuk masuk ke Sekolah Dasar, tapi kedepan akan menuju ke arah sana, sembari menunggu arahan pemerintah pusat.

“Bentuk layanan PAUD terdiri dari TKK, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA). Layanan PAUD dapat diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan masyarakat. Penyediaannya agar memiliki akses terhadap perkembangan pengasuhan PAUD untuk memasuki pendidikan dasar. Penyedia layanan PAUD berkualitas melalui inovasi pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana, “ paparnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan penyediaan layanan PAUD bertujuan untuk menyediakan layanan PAUD secara universal, untuk semua anak usia dini yaitu sejak lahir sampai berusia 6 tahun.  Pemerintah kabupaten/kota menjamin keberadaan lembaga penyelenggara layanan dasar PAUD, setiap desa terdapat satuan pendidikan yang menyelenggrakan program PAUD.

“Satuan pendidik penyelenggara PAUD wajib memiliki izin nomor Paket Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan terakreditasi. Mutu pelayanan dasar PAUD pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan dasar layanan PAUD. Sementara standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai dengan PP No 2 Tahun 2018 tentang SPM, “ demikian urai Syaridin.

Sementara itu, Ketua Yayasan PAUD Al-Azhar Cairo Banda Aceh, Imam Akbar Muttaqien MBA menyambut positif dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas GOPTKI, untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran pengurus GOPTKI untuk PAUD didaerah-daerah.

“Mudah-mudahan 1 desa 1 PAUD bisa terpenuhi sesuai keinginan pemerintah. Banda Aceh mungkin sudah, daerah-daerah lain belum mungkin keterbatasan anggaran. Masyarakat belum begitu antusias memasukkan anaknya ke PAUD karena dianggap belum penting. Jadi perlu peran Bupati, Ibu Sekdanya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, artinya anak-anak harus masuk PAUD karena itu pada usia emas, 2-6 tahun, “ jelas Imam

Lebih lanjut, dia mengisahkan membuka PAUD sejak tahun 2000, dari yang awalnya memiliki belasan murid hingga kini mencapai 300 murid yang dikelola dalam sebuah yayasan. Alasannya membuka PAUD kebetulan saat itu di Lamgugob belum ada PAUD, seiring dengan perkembangan PAUD yang dikelolanya sudah mendapatkan akreditasi sejak 2 tahun lalu, serta seluruh guru merupakan lulusan sarjana.

“Untuk pembelajaran lebih ke agama dan teknologi seperti hadis, surat-surat pendek, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab. Dengan teknologi digital saat pelajaran menggambar bisa muncul gambar dan hidup. Anak-anak senang dengan pembelajaran itu, dibuat kondisi menyenangkan untuk siswa dan guru sehingga melahirkan inovasi yang baru, “ demikian pungkasnya.

Soraya

Komentar

Tampilkan

Terkini

Seputar%20Nanggroe

+