Banda Aceh-Perkumpulan Penangkar
Benih Tanaman Perkebunan Indonesia (PPBTPI) Provinsi Aceh siap mendorong
program pemerintah menuju kemandirian benih dengan menyiapkan bibit lokal.
Demikian
ungkap Sekretaris PPBTPI Aceh M Saladin Akbar kepada media ini, usai acara pelantikan
Badan Pengurus Daerah Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia
(PPBTPI) Provinsi Aceh Periode 2018-2021 di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh,
Sabtu 15 Desember 2018.
Sebagai
Ketua Umum terpilih Irvan Basri yang langsung dilantik oleh Ketua PPBTPI Pusat
Badaruddin. Wakil Ketua Umum adalah Anwar, Syarifuddin, Hasballah, Sulaiman
Ismail, Fuadi, Indra Azmi. Sekretaris adalah M Saladin Akbar serta Bendahara
Siti Zahra.
Kegiatan
tersebut diikuti oleh tiga puluhan penangkar benih dari seluruh Aceh. Turut
juga dihadiri oleh Staf Ahli Setda Aceh Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
Drs Rahmat Fitri HD MPA, dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh A Hanan
SP MM.
Ketua
Panitia M Saladin Akbar mengatakan, dibentuknya PPBTPI ini sebagai wadah tempat
berkumpulnya beberapa penangkar benih perkebunan di Aceh dari beberapa
komoditi, pelantikan PPBTPI Aceh merupakan yang pertama sekali di daerah setelah
dibentuk di pusat yakni di Jakarta pada 2017 lalu.
“Para
penangkar benih komoditi perkebunan seperti pala, pinang, kelapa, sawit,
cengkeh, lada di Aceh, yang sudah memiliki izin saat ini hampir 40 unit usaha
atau badan yang ada izin usaha perkebunan (IUP), “ ucap pengusaha bibit sawit
ini.
Lebih
lanjut, dia menuturkan namun masih banyak pengusaha benih yang belum memiliki
izin, jadi dengan perkumpulan tersebut akan mendorong mereka agar memiliki
legalitas untuk menyiapkan dan menjual benih.
‘Ke
depan kita harapkan menjadi produsen benih, terkait dengan program pemerintah
yang dicanangkan oleh gubernur dalam RPJM, untuk menyusun dan menyiapkan Aceh
menjadi provinsi yang mampu menyiapkan benih sendiri menuju kemandirian benih, “
urainya.
Menurutnya
langkah pertama yang dilakukan, yaitu konsolidasi dengan menghimpun penangkar
benih berbagai komoditi dari seluruh Aceh. Selanjutnya bekerjasama dengan Pemda
sebagai mitra yang diwakili oleh Distanbun untuk mencapai program kemandirian
benih. Paling penting sebagai pengawas pemerintah, dan sebagai penyedia benih
yang bersertifikat untuk menjamin mutu benih, papar Sekretaris PPBTPI ini.
“Target
dalam 3 tahun ke depan tidak impor benih lagi dari luar, dengan catatan didukung
dari segi regulasi pemerintah. Misalnya membatasi bibit dari luar untuk masuk
ke Aceh, kecuali jika tidak mampu menyediakan bibit sendiri, “ demikian ujar
Saladin.
Soraya
