Banda Aceh - Presiden Republik
Indonesia, Joko Widodo, meminta masyarakat Aceh merawat perdamaian, menjaga
persaudaraan dan kerukunan beragama. Permintaan itu disampaikan Jokowi usai
pembagian sertifikat tanah wakaf bagi 320 jamaah di Masjid Raya Baiturrahman
Banda Aceh, Jumat 14/12/2018.
"Aset terbesar kita (Indonesia)
adalah persaudaraan. Saya titip bahwa menjaga persatuan, persaudaraan dan
kerukunan," kata Presiden Jokowi.
Indonesia, kata Jokowi, merupakan negara
berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Bukan hanya itu, Indonesia diketahui juga
punya ratusan siku dengan adat dan tradisi yang berbeda. Hal itu, ujar dia
merupakan sebuah anugerah yang sepatutnya dijaga bersama.
"Marilah jaga kerukunan kita.
Persaudaraan kita jaga bersama demi Aceh yang damai dan Indonesia yang
damai," kata Jokowi.
Jokowi menyebutkan, Indonesia akan
menggelar Pilkada serentak pada April 2018 mendatang. Dia berpesan agar seluruh
masyarakat Aceh tetap menjunjung tinggi persaudaraan, meski pada pemilu nanti
berbeda pilihan. Perbedaan pilihan, kata Jokowi, merupakan hal lumrah dari
setiap gelaran pilkada.
"Jangan sampai karena urusan beda
pilihan muncul konflik. Jangan tidak saling sapa antar-tetangga hanya gara-gara
beda pilihan," kata Jokowi.
Bagikan Sertifikat
Tanah Wakaf
Usai Salat Jumat, Presiden Jokowi juga
menyempatkan membagi sertifikat tanah wakaf kepada 320 pemilik. Sertifikat yang
diberikan di antaranya adalah untuk masjid, meunasah, pondok pesantren dan
dayah. Pemberian itu diserahkan secara seremonial kepada 12 penerima.
Jokowi menyebutkan, pemerintah telah
memberikan jutaan sertifikat tanah wakaf kepada seluruh masyarakat Indonesia
sejak tahun 2017 lalu. Di tahun lalu, Jokowi menyerahkan sekitar 5 juta sertifikat.
"Tahun ini insyaAllah akan kita berikan hingga 7 juta dan 9 juta lembar
akan kita berikan di tahun depan."
Jokowi menyebutkan, setiap itu turun ke
lapangan banyak masyarakat yang mengeluhkan persoalan sengketa lahan. Sengketa
terjadi baik sesama masyarakat, dengan perusahaan hingga dengan pemerintah.
Jokowi menyebutkan, pemerintah menargetkan sengketa tidak berlarut.
Humas
