DPR Aceh Soroti Kegiatan Seremoni Akhir Tahun yang Menguras APBA

Senin, 25 November 2019, November 25, 2019 WIB Last Updated 2019-11-25T15:02:22Z

Banda Aceh- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh Sulaiman, SE  menyoroti penggunaan anggaran (APBA) di periode akhir tahun 2019, yang menurutnya terkesan sia-sia alias tidak ada manfaat  untuk umat. Ia menilai, akhir tahun tahun ini hampir seluruh hotel di Banda Aceh dan Aceh secara umum dipenuhi dengan kegiatan pemerintah melalui SKPA dalam bentuk Workshop dan pelatihan atau sejenisnya, oleh karena itu Sulaiman menduga anggaran yang dialokasikan untuk acara seremonial tersebut hanya modus guna menutupi kelemahan daya serap anggaran. Lucunya, kata Sualaiman, meski sudah full dengan kegiatan seremoni, daya serap anggaran tetap saja tidak terdongkrak dengan baik. “Per 22 November 2019, daya serap anggaran APBA untuk keuangan 60,5 persen, kemudian fisik 67,0 persen. Sadarlah yang tidak baik tetap akan terlihat tidak baik,” pungkarnya.
“Beberapa waktu lalu saya melihat, kebanyakan hotel di Banda Aceh dipenuhi spanduk kegiatan SKPA yang menurut saya secara umum bisa dipastikan tidak ada manfaat untuk rakyat Aceh. setiap kegiatan yang menghabiskan anggaran ratusan juta, belum lagi satu SKPA menggelar kegiatan seremoni bukan satu kegiatan, ada banyak kegiatan. Sangat di sayangkan ada milyaran rupiah APBA setiap SKPA terbuang begitu saja dan terkesan tidak ada manfaat sepeserpun,” ujarnya, Minggu 24/11/2019.
Lebih lanjut, Sulaiman menuturkan, umumnya peserta kegiatan berasal dari PNS, baik dari daerah maupun instansi di tingkat Provinsi, ke- semua peserta, Sulaiman menduga disediakan uang saku, biaya transportasi dan konsumsi serta biaya penginapan. Sementara masyarakat Aceh hanya jadi penonton rentetan spanduk kegiatan yang tak bermanfaat di hotel-hotel yang ada di Aceh.
Kuras anggaran secara Double
Kemudian, anehnya, setiap peserta yang berasal dari PNS diluar Banda Aceh dan Aceh Besar, Sulaiman menduga, setelah sepulang dari kegiatan yang bersumber dari APBA dan pelaksanaan nya oleh SKPA, para oknum peserta dari kalangan PNS kembali mengajukan tagihan  perjalanannya yang telah lakukan guna menghadiri acara yang diselenggarakan oleh instansi tingkat Provinsi ke dinas tempat ia bekerja di tingkat Kabupaten/Kota.
“Sehingga pemerintah diduga membayar double untuk oknum tersebut, dari panitia pelaksana tingkat provinsi mendapat keuntungan, kemudian dari dinas di Kabupaten/Kota juga mendapat pembayaran sesuai dengan jumlah hari yang tertera di surat penugasan,” katanya.
Oleh karena itu, ia berharap kepada pengambil kebijakan ditingkat daerah serta Provinsi dan juga meminta perhatian khsusus kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperhatikan serius dugaan persoalan semacam ini, kemudian DPR juga berharap kepada Mendagri mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah, khususya Aceh agar dihentikan pola tidak baik tersebut, sehingga anggaran yang digelontorkan untuk Aceh dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang telah menggaji kita selama ini, katanya.
Stop Kegiatan Seremoni tak Bermanfaat
Sementara itu, poltisi Partai Aceh meminta kepada Plt Gubernur Aceh agar mengintruksikan kepada kapala SKPA untuk tidak melaksanakan kegiatan seremoni secara berlebihan yang terkesan hanya kejar tayang penyerapan anggaran di akhir tahun.
“kita berharap para pejabat, jangan bikin masyarakat Aceh jadi penonton anda dalam menguras uang mereka, ini pola tidak baik. Apapun alasannya, kegiatan seremoni tidak ada manfaat bagi masyarakat bawah. Itu hanya untuk kesenangan penghuni kantor pemerintah semata,” .
Kendati acara semacam seremoni yang diselenggarakan oleh pemerintah disebut sebuah acara penting. Mantan Ketua DPRK Aceh Besar ini mempertanyakan urgensi jadwal acara di akhir tahun. “inikan terlihat jelas, kegiatan itu hanya modus untuk mengambil keuntungan segelintir saja, atau pemasukan plus akhir tahun. Sebab saya melihat selalu dibanjiri dengan pelatihan atau workshop diberbagai instansi memang akhir tahun, apakah memang itu waktu yang tepat ataukah cuma sebatas untuk menutupi pogram-pogram lain yang tak berjalan,”. Ungkapnya.
Itu sebabnya  politisi partai Aceh ini meminta kepada Pemerintah Aceh dalam hal ini Plt Gubernur Aceh selaku pemegang kekuasaan untuk memaksimalkan  penggunaan angaran untuk pembangunan yang menguntungkan masyarakat secara luas.
“Coba kita berfikir logis, andai uang Aceh yang digunakan untuk seremoni itu kita alihkan untuk pemberdayaan ekonomi, atau untuk memaksimalkan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan syariat islam di Aceh ataupun untuk kegiatan sosial yang menguntungkan masyarakat yang membutuhkan, akan lebih bermanfaat. Tentunya masyakarat akan lebih senang melihat pemimpinnya memiliki sifat arif dan bijaksana,” tutupnya.  
 Red
Komentar

Tampilkan

Terkini