Banda Aceh - Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menyampaikan sikap dan rekomendasi strategis terkait penanganan bencana di Aceh melalui konferensi pers yang digelar di Direktorat Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Konferensi pers tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian diskusi terbuka serta surat terbuka yang sebelumnya dirilis oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan USK. Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi mahasiswa lintas fakultas dalam merespons penanganan bencana hidrometeorologi yang dinilai terus berulang di Aceh.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BEM Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK. Konsolidasi lintas fakultas tersebut menegaskan keseriusan mahasiswa dalam menyikapi persoalan kebencanaan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil, menyatakan bahwa penanganan pascabencana di Aceh tidak hanya menghadapi persoalan teknis di lapangan, tetapi juga persoalan struktural dan politis yang berpotensi menghambat proses pemulihan masyarakat terdampak.
Salah satu isu yang disoroti, kata Ammar, adalah kecenderungan penggiringan narasi kebencanaan ke arah kepentingan politik tertentu. Kondisi tersebut dinilai berisiko mengaburkan substansi persoalan kemanusiaan dan mengalihkan fokus dari upaya pemulihan korban bencana.
“Isu kebencanaan seharusnya ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, kami melihat adanya kecenderungan pengalihan narasi ke isu-isu politik yang justru mengaburkan urgensi pemulihan masyarakat terdampak,” ujar Ammar.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa USK juga menyoroti dugaan penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Praktik tersebut dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat terdampak sekaligus berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme penyaluran bantuan pascabencana.
Mahasiswa juga mengkritisi minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan makanan olahan di wilayah terdampak bencana. Lemahnya pengawasan dinilai berdampak langsung pada meningkatnya beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang tengah berada dalam fase pemulihan.
Atas dasar tersebut, Aliansi Mahasiswa USK mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi Sumatera. Tim tersebut diharapkan ditunjuk langsung oleh Presiden, berada di bawah pengawasan langsung Presiden, serta memiliki kewenangan kuat dalam mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga.
Tim khusus tersebut diharapkan mampu memastikan distribusi bantuan berjalan transparan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat rehabilitasi infrastruktur, serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Aceh.
Di akhir pernyataannya, Aliansi Mahasiswa USK mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengembalikan fokus penanganan bencana pada nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, dan kepentingan korban. Mahasiswa juga menekankan pentingnya menghindari narasi maupun tindakan yang berpotensi memecah belah masyarakat serta mendorong proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Red
